Penolakan terhadap Politisasi Bencana Sumatera 2025
Masyarakat dan berbagai kelompok aktivis di Indonesia semakin menyuarakan penolakan terhadap politisasi bencana yang terjadi di wilayah Sumatera tahun 2025. Banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan ini telah menimbulkan dampak besar, sehingga fokus utama harus diberikan pada pemulihan wilayah agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Perwakilan dari Barisan Penggerak Supermasi Sipil (Bapersipil), Rizal Ebiet, menyampaikan bahwa kelompoknya secara tegas menolak upaya politisasi bencana. Menurutnya, hal tersebut justru akan merugikan masyarakat yang terdampak langsung akibat bencana alam.
“Kita akan mengadakan pertemuan koalisi aktivis dan masyarakat dalam rangka menolak politisasi bencana Sumatra,” ujar Ebiet pada Minggu (4/1).
Sebelum dideklarasikan kepada publik, Bapersipil telah melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci aktivis 98 yang masih memiliki integritas dan pengaruh di berbagai sektor seperti politik, hukum, maupun akademisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjuangan yang dilakukan benar-benar berbasis solidaritas dan kepentingan masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, Bapersipil akan menggelar konsolidasi dan diskusi bersama. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyatukan persepsi apakah ada yang salah dalam perjalanan reformasi yang telah berlangsung selama ini. Selain itu, beberapa kegiatan lain seperti dialog tanpa baper, konsolidasi kemah aspirasi kebangsaan, serta ikrar gotong royong di Sentul, Hambalang Bogor juga akan dilakukan.
Ade Adriansyah Utama, pengagas Bapersipil, menekankan bahwa bencana Sumatera harus disikapi secara bijak. Ia menilai tidak perlu saling menyalahkan, tetapi justru setiap elemen masyarakat harus bersatu untuk melakukan pemulihan.
“Arahan Presiden Prabowo sangat jelas, negara harus hadir dan membantu masyarakat terdampak bencana secara maksimal. Ini harus diterjemahkan di lapangan melalui kerja nyata dan kolaborasi semua pihak,” ujar Ade.
Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan. Dengan demikian, semangat gotong royong harus terus diperkuat agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung.
Seluruh langkah yang diambil oleh Bapersipil dan para aktivis terkait merupakan bentuk komitmen untuk menjaga kepentingan rakyat dan mencegah adanya manipulasi atau penyalahgunaan situasi bencana untuk kepentingan politik. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, diharapkan bisa memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak bencana.