Program Iuran Rp 1.000 Per Hari: Inisiatif Gotong Royong di Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan program iuran sebesar Rp 1.000 per hari yang diberi nama Rareongan Sapoe Sarebu. Nama ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti gotong royong seribu rupiah per hari. Program ini bertujuan untuk membantu kebutuhan darurat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA, program ini ditujukan untuk memberikan bantuan dalam situasi darurat. Dana akan dikumpulkan melalui rekening khusus Bang BJB. Selanjutnya, dana tersebut akan dikelola oleh pengurus di setiap instansi atau lingkungan masyarakat dan dilaporkan secara terbuka melalui aplikasi Sapawarga maupun portal resmi Pemprov Jabar.
Dedi menegaskan bahwa program ini bukan pungutan wajib, melainkan inisiatif sukarela berbasis gotong royong. “Yang Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas. Itu mah internal, ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah sakit butuh makan atau bayar kontrakan, tinggal dikasih,” ujarnya.
Program ini tidak dikelola oleh pemerintah Jawa Barat, melainkan oleh lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas masing-masing. Ternyata, program gotong royong semacam ini telah diterapkan sejak Dedi menjabat sebagai Bupati Purwakarta dengan Rereongan Jimpitan dan Sekepal Beras.
Adapun, kebijakan ini disebut telah terbukti membantu masyarakat dalam situasi darurat. Hal tersebut seperti bantuan ongkos ke rumah sakit, makanan untuk penjaga pasien, biaya kebutuhan mendesak seperti kontrakan, dan bantuan seragam atau alat sekolah bagi pelajar.
“Yang kayak gitu bukan pungutan yang dikelola tersentral, itu sukarela sifatnya. Bagi mereka yang mau ngasih, ya silakan,” katanya.
Tanggapan Masyarakat
Menurut Dedi, program ini berakar dari nilai budaya Sunda yaitu silih asah (saling mengingatkan), silih asih (saling mengasihi), dan silih asuh (saling membantu). Namun, beberapa warga menilai kebijakan ini membebani masyarakat yang sudah dikenai pajak.
Selain itu, ada juga yang mempertanyakan transparansi dan potensi unsur paksaan, terutama bagi pelajar dan ASN. Sebagian mengaku pasrah, mendukung dan ada pula yang mengaku ragu.
Salah satu warga asal Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Bandung, Edi Kusnaedi (35) memberikan pendapatnya. Dia mengaku sangat mendukung program iuran warga Rp 1.000 ini meski masih ragu dengan pelaksanaannya.
“Seribu rupiah itu kan kecil sekali. Tapi kalau dikumpulkan banyak orang, pasti hasilnya besar. Bisa bantu anak-anak sekolah atau orang sakit yang tidak mampu,” ujar Edi.
“Apakah uangnya benar-benar sampai ke masyarakat atau tidak? Kita sering dengar bantuan tidak tepat sasaran. Jadi mekanismenya harus jelas, transparan, dan gampang diakses publik. Kalau itu bisa dibuktikan, pasti banyak orang yang mau ikut,” katanya.
Menurut Edi, program ini akan berakhir buruk jika pelaksanaannya tak sesuai dengan seharusnya. Sementara itu, Enung (40) mengaku keberatan dengan iuran ini karena menurutnya akan rawan disalahgunakan.
“Terus terang saya kurang setuju. Seribu memang kecil, tapi kalau tiap hari dikumpulkan se-Jawa Barat kan jumlahnya besar sekali. Kalau tidak ada pengawasan ketat, ya rawan dikorupsi,” ujar Enung.
“Buat saya, pemerintah harus buktikan dulu sistem pengawasannya benar-benar kuat. Kalau tidak, iuran ini hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat,” ujarnya.
Pendapat Warga Lain
Selanjutnya, dari pihak yang pasrah ada dari Wisnu (29), warga Kecamatan Ketapang. Menurutnya, selama uangnya sampai ke orang yang membutuhkan maka dia tak keberatan.
“Saya sih ngikut saja apa kata pemerintah. Seribu per hari tidak akan bikin miskin, malah bisa jadi amal kalau betul dipakai membantu orang susah,” kata Wisnu.
“Tapi kalau ujung-ujungnya ada kebocoran atau diselewengkan, ya rugi juga masyarakat. Jadi kuncinya pemerintah harus jaga amanah. Kalau benar-benar untuk kebaikan, saya siap ikut,” tuturnya.