Mediaawas.com LAMPUNG BARAT – Kinerja balai pekon giham sukamaju sekincau dan Kabupaten [Lampung Barat] Lampung mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak, terbanyak para awak media dan para aktivis LSM serta ormas.
Pasalnya, dalam pengelolaan anggaran yang diperuntukan untuk dana publikasi kegiatan pemerintah diduga tidak transparan, bahkan terkesan tebang pilih dalam hal budget untuk media yang telah menjalin kerjasama.
“Ada perlakuan diskriminatif dan istimewa yang diduga dilakukan oleh Peratin heterhadap para awak media. Ini yang menjadi alasan kami untuk membatalkan kerjasama, “ujar ry, salah satu Kabiro media di Lampung Barat.
Dia menambahkan, harusnya anggaran yang cukup besar untuk b kegiatan, serta biaya publikasi mesti jelas alokasinya meski satu rupiah. Faktanya, ini sama sekali tidak jelas larinya, berapa yang sudah terpakai dan berapa yang tersisa, tidak pernah dibuka ke publik. Selain itu, terdapat hal lain yang dirasa janggal terkait pembagian besaran anggaran dana publikasi.
Awalnya, pihaknya telah mengapresiasi proses penerimaan pengajuan kerjasama, sebab sistem awal yang di setujui pj pratin sudah terbilang cukup baik. Setiap media yang telah mengajukan proposal permohonan kerjasama harus lengkap.
Sayangnya, proses baik itu, ternyata hanya untuk seremonial di awal saja. Kepemimpinan yg baru dilantik diduga menggunakan prinsip suka-suka mereka.
Dari media yang telah mengikuti prosedur, tidak semuanya diterima untuk kerjasama tanpa diberikan alasan yang tepat selain keterbatasan anggaran. Parahnya lagi, bagi media yang sudah mempublikasikan kegiatan Herman blum dibayar beliau tidak dapat dihubungi aparatur pekon pun ditanya dan menjawab kami tidak tau peratin dimana .
Langkah ini tentunya sangat sulit untuk diterima para awak media, hingga menyebabkan sejumlah media memutuskan untuk mundur dari kerjasama.
Tercatat telah banyak media yang memutuskan untuk menarik berkas pengajuan kerjasama, disamping disebabkan karena angka yang sangat tidak sesuai dengan biaya operasional produksi. Juga adanya sikap tidak adil dari Herman gondrong pratin lama yang dilantik kembali .
Angkanya pun jauh lebih besar dari yang akan diberikan pada kami saat ini, sangat tidak fair dan tidak adil,
“Jangan sampai kebijakan-kebijakan mereka (pekon ) menyebabkan kerugian bagi saudara-saudara saya para awak media dan yang paling penting jangan sampai menimbulkan kerugian negara, mereka menutup-nutupi,” pungkas dia. (Beni)