Kritik terhadap Wacana Pilkada oleh DPRD
Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dikelola melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai sebagai langkah mundur dalam proses demokratisasi. Sejumlah lembaga, termasuk Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, menilai bahwa pengembalian sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD berpotensi memperkuat dominasi oligarki di tingkat daerah.
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyampaikan kritik terhadap gagasan tersebut yang mulai digulirkan oleh sejumlah partai politik besar seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem. Meski PAN, PKS, dan Demokrat masih melakukan kajian, hanya PDI Perjuangan yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap wacana ini.
Menurut Neni, Pilkada langsung merupakan instrumen utama kedaulatan rakyat. Dengan mengembalikannya ke DPRD, mandat rakyat secara paksa dicabut, dan kekuasaan lebih difokuskan pada elite partai. Hal ini berpotensi membuat kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi justru kepada pimpinan fraksi dan elite politik yang menguasai parlemen daerah.
Kondisi ini dinilai membuka ruang untuk elite capture, di mana keputusan publik lebih dikendalikan oleh kepentingan segelintir kelompok. Selain itu, argumen tentang tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung dinilai menyesatkan. Menurut Neni, demokrasi memang membutuhkan biaya sebagai investasi akuntabilitas. Namun, mengubah sistem pemilihan ke DPRD tidak menghilangkan biaya politik, melainkan memindahkannya ke ruang transaksional tertutup.
Potensi politik uang justru semakin besar karena kandidat hanya perlu melobi puluhan anggota dewan, bukan meyakinkan jutaan pemilih. Hal ini meningkatkan risiko praktik korupsi dan manipulasi kepentingan.
Transparansi Dana Kampanye yang Lemah
DEEP juga menyoroti lemahnya transparansi laporan dana kampanye. Berdasarkan temuan DEEP Indonesia pada Pemilihan Serentak 2024, terdapat 13 kandidat kepala daerah yang melaporkan dana kampanye dalam jumlah minimal, meskipun aktivitas kampanye mereka masif dan terlihat jelas di ruang publik.
Menurut DEEP, jika mahalnya biaya politik dijadikan alasan utama, solusi seharusnya difokuskan pada transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Ini termasuk pembongkaran praktik mahar politik di internal partai, bukan dengan mengubah sistem pemilihan.
Kontrol Publik Terhadap Kepala Daerah
Selain itu, DEEP memperingatkan risiko hilangnya kontrol publik terhadap kepala daerah. Berdasarkan pemantauan di sejumlah daerah, kepala daerah yang dipilih langsung memiliki legitimasi dan beban moral untuk hadir di tengah masyarakat saat terjadi krisis, seperti bencana alam atau konflik sumber daya.
Jika dipilih oleh DPRD, kepala daerah berpotensi lebih takut pada tekanan koalisi parlemen daripada suara rakyat. Hal ini dapat mengurangi tanggung jawab dan kesadaran akan kepentingan masyarakat.
Hasil Analisis Deep Intelligence Research (DIR)
DEEP juga memaparkan hasil analisis Deep Intelligence Research (DIR) yang memantau pemberitaan dan percakapan publik terkait isu Pilkada tidak langsung pada periode 27 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Dari 281 pemberitaan media, sentimen positif tercatat 52 persen, sementara percakapan di media sosial didominasi oleh sentimen netral dan negatif.
Ini menunjukkan bahwa wacana Pilkada oleh DPRD lebih banyak didukung oleh elite politik, tetapi mendapat resistensi dari publik.
Permintaan untuk Menghentikan Wacana Pilkada oleh DPRD
Atas dasar kajian tersebut, DEEP Indonesia mendesak agar wacana Pilkada oleh DPRD dihentikan. Mereka juga mendorong transparansi partai politik, memperkuat integritas demokrasi daerah, serta meminta elite politik mendengarkan aspirasi rakyat.
“Pilkada oleh DPRD adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Demokrasi tidak boleh dikorbankan demi efisiensi semu yang justru memperkuat oligarki,” tegas Neni, mengutip pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup jika tidak diawasi.