Perbandingan Aksi Militer AS di Venezuela dan Irak: Sebuah Blueprint yang Berulang
Pada Senin (5/1/2025), saat pasukan operasi khusus Amerika Serikat (AS) menyelesaikan misi “penculikan, penangkapan, dan pengangkutan” Presiden Venezuela Nicolás Maduro ke ruang sidang New York, dunia internasional mengalami perasaan déjà vu yang mendalam. Ini bukan kali pertama AS memperlihatkan kekuatannya ke negara lain demi tindakan yang mereka labeli sebagai “sah” dan “mesti dilakukan.” Sejarah mencatat bahwa AS memiliki pola tertentu dalam cara mereka mengobok-obok sebuah negara berdaulat, termasuk mencokok pemimpin negara tersebut.
Kesamaan Struktural dalam Intervensi Militer
Intervensi militer baru-baru ini di Venezuela, yang digambarkan oleh Gedung Putih sebagai operasi “anti-narkotika” dan “pro-demokrasi,” memiliki kemiripan struktural yang mencolok dengan invasi mereka ke Irak pada tahun 2003 silam. Kesamaan-kesamaan ini menunjukkan cetak biru yang berulang di dalam rezim AS dalam berbagai kepemimpinan.
Berikut adalah beberapa kesamaan aksi militer AS di Caracas, ibu kota Venezuela, dan Baghdad, Ibu Kota Irak:
1. Cari Pembenaran
Pada tahun 2003, pembenaran utama untuk menginvasi Irak adalah dugaan keberadaan Senjata Pemusnah Massal (Weapons of Mass Destruction/WMD). Menjelang intervensi Venezuela tahun 2026, retorika bergeser dari “legitimasi” politik menjadi “ancaman keamanan.”
Yang paling menonjol, pemerintahan AS di bawah Donald Trump menyebut fentanyl sebagai “senjata pemusnah massal.” AS kemudian menuduh pemerintah Maduro memfasilitasi peredarannya, sebuah narasi yang menurut para kritikus memiliki tujuan yang sama dengan klaim WMD tahun 2003: memberikan dalih moral dan berbasis keamanan untuk tindakan unilateral dan aksi militer.
2. Mari Ambil Minyaknya
Minyak adalah benang merah yang paling terlihat dalam aksi militer AS di Baghdad dan Caracas. Irak memiliki beberapa cadangan minyak terbesar di dunia, begitu pula Venezuela.
Di Irak, setelah invasi tahun 2003, AS menghadapi kritik atas pengawasan program “Minyak untuk Pangan” dan pengelolaan ladang minyak Irak selanjutnya. Di Venezuela, Presiden Trump menyatakan bahwa AS akan “mengelola negara itu” dan menggunakan pendapatan minyak untuk mendanai transisi dan mengganti biaya operasi AS.
Filosofi “ambil minyaknya” ini, yang menjadi titik perselisihan dalam Perang Irak, telah bergeser dari subteks yang dibisikkan menjadi tujuan kebijakan eksplisit pada tahun 2026.
3. Aksi Militer Seusai Sanksi Ekonomi Gagal
Sebelum pasukan pertama AS menginjakkan kaki di kedua negara tersebut, bertahun-tahun “tekanan maksimum” melalui sanksi telah diterapkan oleh AS.
Di Irak, sanksi tahun 1990-an dimaksudkan untuk melemahkan Saddam Hussein tetapi malah mengakibatkan krisis kemanusiaan. Demikian pula, sanksi tahun 2017–2025 terhadap PDVSA Venezuela melumpuhkan perekonomian. Hasilnya, dalam kedua kasus tersebut, sanksi gagal memicu kudeta internal, yang akhirnya membuat AS menyimpulkan bahwa intervensi militer langsung adalah satu-satunya “solusi” yang tersisa.
4. Keruh Setelah Diobok-obok
Kesamaan yang paling mengerikan adalah ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, layaknya air yang keruh setelah diobok-obok. Pada tahun 2003, AS panen kecaman karena tidak memiliki rencana pasca-invasi yang kuat. Hal ini menyebabkan pemberontakan dan ketidakstabilan regional selama bertahun-tahun di Irak dan sekitarnya.
Dalam berbagai analisis, para analis pro-aksi AS ini menggambarkan dua tokoh yang ditumbangkan AS, Saddam Hussein dan Nicolas Maduro, sebagai dua pemimpin yang otoriter dan cenderung tidak disukai rakyatnya. Namun, kasus di Irak menunjukkan, keruntuhan rezim secara mendadak menghasilkan periode “liar” perebutan kekuasaan di dalam negeri.
Saat ini, AS telah menunjuk sebuah tim untuk “mengelola” Venezuela hingga transisi terjadi, sebuah hal yang dikhawatirkan akan kembali menghasilkan situasi chaos.
Paradoks ‘Perdamaian’: 2026 dan Tahun Serangan Udara
Mungkin perbandingan yang paling mencolok dengan era Irak adalah kesenjangan antara retorika “anti-perang” pemerintahan Trump dan realitas operasionalnya. Pada Malam Tahun Baru 2026, Presiden Trump berdiri di Mar-a-Lago dan mengatakan kepada wartawan bahwa resolusinya untuk tahun mendatang adalah “Perdamaian di Bumi.”
Namun, pernyataan penuh harapan ini disampaikan di tengah latar belakang aktivitas militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2025 saja, tahun pertamanya kembali menjabat, pemerintahan tersebut melakukan serangan di setidaknya sembilan negara dan wilayah berbeda, termasuk Iran, Yaman, Somalia, dan Nigeria.
Para kritikus dengan cepat mengejek resolusi “Perdamaian di Bumi” sebagai upaya pencitraan yang hampa, mencatat kalau pemboman Caracas pada 3 Januari secara efektif menghancurkan resolusi tersebut kurang dari 72 jam setelah tahun baru dimulai.
Sama seperti spanduk “Misi Selesai” pada tahun 2003, resolusi “Perdamaian” tahun 2026 dipandang oleh pengamat internasional bukan sebagai tujuan kebijakan, tetapi sebagai kedok untuk era baru “Perdamaian melalui Kekuatan” yang sangat mirip dengan intervensi di masa lalu.
Dengan ribuan tahanan politik dan negara yang dilanda kelompok paramiliter, para analis memperingatkan kalau skenario “Baghdad 2.0”, yaitu keterlibatan kekerasan jangka panjang, merupakan kemungkinan yang nyata.