Kritik Terhadap Desain APBN 2026 oleh Anggota DPR RI
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap desain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan di kompleks parlemen Jakarta. Ia menilai bahwa APBN masih memiliki sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi harga komoditas, khususnya emas dan batubara. Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat ekspansif dengan defisit sebesar 2,68 persen juga menjadi perhatian utamanya.
Menurut Anis, ketergantungan pada komoditas yang sangat volatil berpotensi menekan kinerja penerimaan negara jika realisasi harga tidak sesuai dengan proyeksi pemerintah. Hal ini menjadi salah satu isu yang ia soroti dalam rapat tersebut. Politikus PKS ini juga mengkritik lemahnya estimasi kebutuhan emas nasional untuk ekosistem bullion bank. Ia menilai pemerintah belum memaparkan secara jelas kebutuhan riil emas domestik maupun gap pasokan yang ingin dipenuhi melalui kebijakan biaya keluar emas.
“APBN 2026 sangat sensitif terhadap volatilitas harga komoditas. Kami ingin tahu mitigasi fiskal jika penerimaan biaya keluar tidak mencapai target, serta berapa kebutuhan emas nasional untuk bullion bank dan gap pasokannya,” ujarnya.
Anis juga memperingatkan potensi peningkatan penyelundupan emas setelah penerapan biaya keluar. Temuan pemerintah mengenai pola penyembunyian, percampuran, dan salah pemberitahuan antar-pulau dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan. Ia meminta penjelasan mengenai strategi pengawasan baru agar kebijakan tersebut tidak justru memicu lonjakan penyelundupan.
Selain itu, Anis mempertanyakan integritas laporan Surveyor yang menjadi dasar penetapan kadar dan volume ekspor emas. Menurutnya, mekanisme pelaporan yang rawan manipulasi harus diawasi secara ketat. Ia turut mendorong adanya audit independen demi memastikan akurasi data dan efektivitas kebijakan.
“Laporan Surveyor sering menjadi titik rawan manipulasi. Bagaimana Kemenkeu menjamin integritasnya, dan apakah akan ada audit independen untuk memastikan akurasi data ekspor emas?” kata Anis.
Terakhir, Anis meminta pemerintah menjelaskan dasar pengenaan biaya keluar batubara. Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tren harga batubara yang melemah sejak 2023 dan diproyeksikan hanya berada pada kisaran 95–100 dolar AS per ton pada 2026. Kritik ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan perlu dievaluasi lebih lanjut agar tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.