Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk Penanganan Pascabanjir Sumatera
Pemerintah menggelar rapat koordinasi tingkat menteri guna membahas upaya penanganan dan pemulihan pasca-banjir yang melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada hari Kamis, 11 Desember 2025, di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur.
Dalam rapat tersebut, AHY menyampaikan kondisi terkini wilayah yang terdampak banjir, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, banjir ini telah memengaruhi sebanyak 52 kabupaten/kota di seluruh Pulau Sumatera. Di Aceh, misalnya, sebanyak 18 dari 23 kabupaten/kota terkena dampak banjir. Sementara di Sumatera Utara, 18 dari 33 kabupaten/kota juga mengalami banjir. Di Sumatera Barat, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor.
AHY menyoroti wilayah-wilayah dengan infrastruktur dasar yang paling terganggu akibat banjir. Ia menyebutkan bahwa Bener Meriah dan Tamiang di Aceh serta daerah-daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi fokus utama dalam penanganan. Ia menjelaskan bahwa keadaan ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak agar dapat segera diperbaiki.
Selain itu, AHY juga memberikan data mengenai korban banjir yang tercatat hingga saat ini. Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 900 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Lebih dari 230 orang masih dinyatakan hilang, sementara sekitar lima ribu warga mengalami cedera dan sedang menjalani perawatan. Kurang lebih satu juta penduduk terdampak banjir dan harus mengungsi.
“Oleh karena itu, rapat hari ini sangat penting,” ujar AHY saat membuka sesi rapat. Ia menekankan bahwa rapat ini bertujuan untuk merancang langkah-langkah penanganan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam rapat tersebut, AHY meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan untuk memberikan penjelasan detail tentang kerusakan infrastruktur yang terjadi serta lokasi atau sektor yang akan segera diperbaiki.
AHY juga menegaskan bahwa proses pembangunan kembali akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. “Perlu planning, perlu eksekusi, dan juga dikawal sampai dengan tuntas,” katanya. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi agar semua proyek penanganan bisa selesai secara maksimal.
Selain itu, AHY menekankan bahwa pembangunan kembali tidak hanya sekadar memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga membangun kembali infrastruktur yang lebih baik, lebih kuat, dan memiliki daya tahan terhadap potensi bencana di masa depan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman bencana alam yang mungkin terjadi kembali.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah yang terdampak banjir dapat pulih secara optimal dan siap menghadapi tantangan di masa depan.