Partai Politik Berbeda Pendapat Terkait Sistem Pilkada
Sejumlah partai politik di Indonesia secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai Gerindra, Golkar, dan PAN menilai bahwa biaya politik yang tinggi menjadi alasan utama untuk mengubah sistem pilkada langsung.
Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, kembali menunjukkan keinginan untuk mengubah sistem pilkada. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa partainya ingin mengganti sistem pilkada langsung dengan pemilihan melalui keterwakilan partai politik di DPRD. Alasan utamanya adalah biaya politik yang sangat besar, baik dari sisi calon maupun pemerintah sebagai penyelenggara.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai bahwa usulan pilkada melalui DPRD sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Menurut mantan Sekretaris Jenderal PAN tersebut, sejak pilkada dilakukan secara langsung, masalah politik uang dan politik dinasti sering terjadi di berbagai daerah. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi PAN untuk mendukung perubahan sistem pilkada.
Namun, usulan tersebut tidak diterima oleh PDI Perjuangan. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri menilai bahwa pilkada melalui DPRD akan menghilangkan hak rakyat untuk ikut serta dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Mereka menilai bahwa sistem pilkada langsung lebih demokratis dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka sendiri.
Usulan perubahan sistem pilkada pertama kali diajukan oleh Partai Golkar saat perayaan HUT ke-60 pada 12 Desember 2024. Usulan tersebut kembali digaungkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam peringatan HUT ke-61 Golkar pada 5 Desember 2025. Bahlil menyebut bahwa Golkar telah lama mengkaji sistem pilkada langsung yang dinilai menyedot energi, membutuhkan biaya besar, serta kerap memicu konflik di daerah. Ia juga meminta agar pembahasan RUU Politik dapat dimulai pada tahun ini.
Presiden Prabowo Subianto disebut menyambut baik usulan Bahlil. Menurut Prabowo, demokrasi yang baik harus mampu mengurangi praktik politik uang agar politik tidak hanya dikuasai oleh kelompok berduit. Ia bahkan menilai bahwa pilkada langsung merupakan sistem politik yang meniru negara lain.
Pilihan sebagian partai politik untuk mengubah pilkada agar tidak lagi dilakukan secara langsung masih menunggu keputusan seluruh fraksi di parlemen. Alasan bahwa pilkada langsung menjadi biang suburnya politik uang dan politik dinasti pun dinilai perlu dikaji kembali. Pasalnya, secara historis, pilkada diputuskan dilakukan secara langsung agar rakyat dapat menentukan pemimpinnya sendiri sekaligus menghindari praktik kongkalikong partai politik di parlemen daerah.
Lalu, benarkah menghilangkan politik uang dan mengurangi beban ongkos pemilu yang besar hanya dapat dilakukan dengan mengubah pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD? Isu ini akan dibahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, serta analis politik Adi Prayitno.