Dukungan Partai Gerindra Jawa Tengah terhadap Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD
Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko atau yang lebih dikenal dengan sebutan Heri Londo, menyatakan bahwa partainya sepakat dengan rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hal ini dilakukan karena dianggap dapat menghemat anggaran dan mengurangi biaya politik yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon (paslon).
Heri menegaskan bahwa kebijakan ini bisa mengurangi pengeluaran negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pilkada langsung sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Ia juga menyebutkan bahwa biaya politik bagi peserta pilkada bisa mencapai hingga Rp150 miliar.
“Kami di DPD Gerindra Jawa Tengah, juga atas nama Pak Ketua (DPD), tentunya mendukung (pemilihan kepala daerah oleh DPRD),” ujar Heri usai rapat paripurna di kantor DPRD Jateng, Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa (30/12/2025).
Alasan Mendukung Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD
Heri menjelaskan beberapa alasan utama dukungan partainya terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Salah satunya adalah penghematan anggaran. Menurutnya, biaya penyelenggaraan pilkada langsung sangat besar, dan hal ini bisa diminimalkan jika menggunakan sistem DPRD.
Selain itu, ia juga menilai ongkos politik peserta pemilu meningkat secara signifikan, terutama di tengah budaya politik uang. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali memandang pesta rakyat seperti pemilu sebagai ajang pembagian uang. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai faktor negatif.
Menurut Heri, besarnya biaya politik yang dikeluarkan oleh paslon calon kepala daerah justru meningkatkan risiko korupsi setelah mereka terpilih. Paslon perlu mengucurkan modal puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk memenangkan pilkada.
Contoh Anggaran Pilkada di Beberapa Wilayah
Heri memberikan contoh anggaran yang dikeluarkan selama kontestasi Pilkada 2020. Di Kabupaten Pekalongan, ongkos politik yang dikeluarkan oleh satu paslon mencapai sekitar Rp60 sampai Rp70 miliar. Sementara di Kabupaten Kendal, angka tersebut sekitar Rp40-an miliar. Sedangkan di Kudus, ongkos politik satu paslon mencapai hampir Rp100 miliar.
Ia menambahkan bahwa tren biaya politik terus meningkat. Dulu, angka Rp60 miliar dianggap sangat tinggi, tetapi kini angka tersebut sudah menjadi biasa.
Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD Sejalan dengan Prinsip Demokrasi
Heri meyakini bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD masih sejalan dengan prinsip demokrasi. Ia menegaskan bahwa DPD Gerindra Jateng sepaham dengan kebijakan yang diambil oleh DPP Gerindra.
“Kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 1945, kita ngomong Pancasila, kita lihat saja bunyi sila keempat apa? Perwakilan, kan? Kan sama. Kalau kita bicara zaman dulu, zaman Pak Karno, misalnya, apakah itu bukan demokrasi? Kan juga demokrasi,” tegasnya.
Dengan pendekatan ini, Partai Gerindra Jawa Tengah berharap bisa memberikan solusi yang lebih efisien dan transparan dalam proses pemilihan kepala daerah.