Peran Sanae Takaichi sebagai Pemimpin Perempuan Pertama Jepang
Sanae Takaichi, seorang tokoh politik yang telah lama berkiprah dalam dunia politik Jepang, akan menjadi perdana menteri perempuan pertama negara tersebut. Ia terpilih sebagai ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) pada 4 Oktober 2025 dan diperkirakan akan resmi menjabat sebagai perdana menteri akhir bulan ini. Dalam pidato awalnya, Takaichi menyatakan komitmen untuk membentuk kabinet dengan keterwakilan perempuan yang setara dengan negara-negara Nordik. Ini menunjukkan bahwa ia ingin memberikan ruang lebih besar bagi perempuan di pemerintahan.
Namun, meski memiliki visi yang cukup progresif, pandangan politik Takaichi terhadap isu-isu sosial masih dianggap konservatif. Salah satu contohnya adalah sikapnya terhadap hukum warisan abad ke-19 yang memaksa pasangan menikah menggunakan nama keluarga yang sama. Aturan ini sering kali mengakibatkan perempuan mengambil nama suami, sehingga memperkuat struktur patriarki dalam masyarakat Jepang.
Selain itu, Takaichi juga menolak perubahan aturan suksesi keluarga kekaisaran Jepang yang hanya memperbolehkan laki-laki naik tahta. Ia juga secara tegas menolak pernikahan sesama jenis. Meski demikian, ia tidak ragu untuk terbuka berbicara tentang pengalamannya menghadapi menopause, sebuah topik yang jarang dibahas oleh para pemimpin politik.
Pandangan Pakar dan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Takaichi
Menurut Profesor Yuki Tsuji dari Universitas Tokai, Takaichi tidak menunjukkan minat terhadap hak-hak perempuan atau kebijakan kesetaraan gender. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar tidak akan ada perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintahan LDP dibandingkan masa sebelumnya. Namun, ia tetap mengakui bahwa terpilihnya seorang perempuan sebagai perdana menteri memiliki makna simbolik yang besar.
Yuka, seorang pekerja kantoran di Tokyo, menyambut positif kemenangan Takaichi. “Kita bisa dengan bangga mengatakan ke dunia bahwa Jepang akan segera punya pemimpin perempuan,” ujarnya. Meski begitu, ada keraguan terhadap isu kesetaraan gender di bawah kepemimpinan Takaichi.
Peran Perempuan dalam Dunia Korporasi dan Politik Jepang
Takaichi bukanlah tokoh perempuan pertama di Jepang. Pada 2024, mantan pramugari Mitsuko Tottori menjadi presiden maskapai Japan Airlines. Pencapaian seperti itu masih langka di dunia korporasi Jepang yang dikenal dengan jam kerja panjang dan terbatasnya fasilitas penitipan anak.
Di bidang politik, keterwakilan perempuan masih minim. Hanya sekitar 15 persen kursi di majelis parlemen diisi oleh perempuan. Salah satu pengecualian yang mencolok adalah Gubernur Tokyo Yuriko Koike, yang telah tiga periode menjabat dan dikenal dengan kebijakan ramah perempuan, seperti penitipan anak gratis untuk anak usia prasekolah.
Banyak anggota parlemen perempuan mengeluhkan sulitnya menyeimbangkan tanggung jawab sebagai politisi dan ibu rumah tangga. Mereka sering menghadapi komentar seksis dan beban yang nyaris tidak dirasakan oleh anggota parlemen laki-laki.
Masalah yang Dihadapi Perempuan di Jepang
Beberapa contoh kasus yang menunjukkan tantangan perempuan di Jepang adalah pernyataan mantan Wakil Perdana Menteri Taro Aso yang menyebut Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa sebagai ‘tante-tante’ dan ‘tidak terlalu cantik’ pada 2024. Selain itu, gerakan #MeToo tidak berkembang luas di Jepang, dengan sedikit korban kekerasan seksual yang berani angkat bicara.
Contohnya, mantan tentara Rina Gonoi dan jurnalis Shiori Ito yang berani mengungkapkan keresahan mereka. Namun, keduanya juga malah menjadi sasaran ujaran kebencian di dunia maya.
Harapan untuk Masa Depan
Ryuki Tatsumi, seorang perawat 23 tahun penyandang disabilitas, mengatakan bahwa peluang ini sangat penting bagi Jepang untuk maju. “Dulu Jepang pernah punya kaisar perempuan, tapi belum pernah punya perdana menteri perempuan. Jadi menurut saya, ini bisa jadi peluang bagi Jepang untuk maju,” ujarnya.
