Tuntutan Organisasi Pendidikan di Jawa Barat untuk Menghentikan Program Makanan Bergizi Gratis
Beberapa organisasi pendidikan di Jawa Barat mengecam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyebabkan ribuan siswa mengalami keracunan. Mereka menuntut agar program tersebut segera dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Selain itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terhadap penyebab keracunan dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Agus Setia Mulyadi, menyampaikan bahwa para guru merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang menganggap jumlah korban keracunan masih rendah. Ia menyoroti kasus seorang guru yang keracunan setelah diminta mencicipi menu MBG oleh oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cianjur. Bagi FAGI, satu orang korban tetap dianggap sebagai korban, dan tidak boleh dianggap remeh.
Agus menilai bahwa program MBG terlalu dipaksakan dan tidak melibatkan stakeholder pendidikan secara aktif. Di tengah pelaksanaan program, ia juga mengungkap adanya intimidasi yang tidak sehat terhadap siswa dan guru. Misalnya, ada siswa yang dipanggil oleh guru BK karena mengunggah informasi tentang MBG yang bermasalah di media sosial. Beberapa siswa bahkan dipaksa menandatangani perjanjian yang melarang mereka mempublikasikan informasi terkait MBG. Untuk itu, FAGI meminta agar tindakan intimidasi ini segera dihentikan.
Selain itu, Agus menekankan bahwa tugas utama guru adalah mencerdaskan peserta didik, bukan menjadi operator atau kuli MBG. Ia menilai bahwa tugas mengelola MBG di sekolah merupakan beban tambahan yang tidak dihargai. Di sisi lain, anggaran pendidikan dinilai dirampok oleh pelaksanaan program ini.
Dari sisi orang tua siswa, Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat, Dwi Soebawanto, menyatakan bahwa MBG adalah euforia politik yang tidak terselesaikan selama masa kampanye. Fortusis juga mendesak pemerintah untuk mengusut kelalaian yang menyebabkan keracunan dan meminta penghentian sementara program tersebut.
Tatang Sunendar dari Persatuan Purnabhakti Pendidik Indonesia (P3I) mengkritik kurangnya proses penjaminan mutu dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai bahwa tidak ada berita acara atau mekanisme pengawasan yang jelas saat program ini diterapkan. Selain itu, sasaran program juga dinilai tidak tepat, karena banyak siswa dari kalangan tertentu yang tidak mau mengonsumsi MBG. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan sekolah mana yang layak menerima program ini.
Berikut beberapa poin penting dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Fortusis, FAGI, dan P3I:
- Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut penyebab keracunan MBG di Jawa Barat.
- Memohon kepada Gubernur Jawa Barat agar menghentikan sementara MBG dan mengalihkan uang MBG kepada orang tua siswa dengan pengawasan pihak sekolah.
- Protes keras terhadap pejabat yang menginstruksikan guru untuk mencicipi MBG terlebih dahulu sebelum siswa, sehingga menyebabkan seorang guru SD di Kabupaten Cianjur keracunan. Guru tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai test food.
- Merekomendasikan MBG hanya diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu, karena siswa dari kalangan mampu sudah cukup mendapat gizi dari keluarga mereka. Hal ini akan mengurangi beban anggaran pemerintah dan tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan.
- Merekomendasikan pengelolaan MBG di masa depan dilakukan oleh kantin sekolah atau warung nasi di sekitar sekolah, sehingga dapat membantu usaha masyarakat kecil.
Dengan tuntutan-tuntutan ini, organisasi-organisasi pendidikan di Jawa Barat berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang bijak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan menjaga kesehatan serta keselamatan siswa.