Mantan Presiden Filipina Didakwa dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah didakwa dengan tiga tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Ia dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan sedikitnya 76 orang dalam tindakan keras memerangi narkoba. Tuduhan tersebut dicantumkan dalam surat dakwaan yang diterbitkan pada 4 Juli dan baru dipublikasikan pada Senin (22/9/2025).
Tuduhan pertama menyangkut dugaan keterlibatannya secara tidak langsung dalam 19 pembunuhan yang terjadi antara 2013 hingga 2016, ketika ia menjabat sebagai Wali Kota Davao City. Tuduhan kedua mencakup 14 pembunuhan yang disebut “target bernilai tinggi” pada 2016-2017, ketika Duterte menjabat sebagai presiden. Sementara itu, tuduhan ketiga berkaitan dengan 43 pembunuhan yang terjadi selama operasi pembersihan terhadap pelaku kriminal tingkat rendah antara 2016 hingga 2018.
Seluruh pembunuhan tersebut, yang terjadi di berbagai wilayah Filipina, dilakukan oleh polisi maupun aktor nonnegara seperti pembunuh bayaran. Jaksa menyebutkan bahwa Duterte dan terduga pelaku lainnya memiliki rencana atau kesepakatan bersama untuk menumpas para pelaku kriminal di Filipina melalui tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan. Mereka mengatakan bahwa skala korban selama periode yang didakwakan jauh lebih besar, sebagaimana tercermin dari luasnya serangan.
Duterte belum pernah meminta maaf atas operasi antinarkobanya yang brutal, yang diperkirakan menewaskan lebih dari 6 ribu orang. Meskipun para aktivis meyakini jumlah sebenarnya bisa mencapai puluhan ribu, ia tetap membela tindakan keras terhadap pengedar narkoba itu sebagai upaya membersihkan negara dari kejahatan jalanan.
Penahanan Duterte Dianggap Bersifat Politis
Duterte menjadi mantan kepala negara Asia pertama yang didakwa oleh ICC, sekaligus tersangka pertama yang diterbangkan ke Den Haag, tempat pengadilan itu berada, dalam lebih dari 3 tahun terakhir. Ia telah ditahan di sana sejak Maret. Para pendukung Duterte mengklaim bahwa penahanannya bersifat politis dan merupakan akibat perselisihan keluarga Duterte dengan presiden Filipina saat ini, Ferdinand Marcos Jr.
Secara praktis, ICC tidak dapat menangkap seseorang tanpa kerja sama negara tempat orang itu berada. Marcos sebelumnya menolak untuk bekerja sama dengan ICC. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi tentang motif di balik penahanan Duterte.
Sidang Duterte Ditunda Akibat Masalah Kesehatan
Duterte dijadwalkan menghadiri sidang di ICC akhir bulan ini untuk mendengar tuduhan terhadapnya. Namun, sidang terpaksa ditunda karena pengadilan masih menilai apakah Duterte layak diadili. Pengacaranya, Nicholas Kaufman, menyatakan bahwa kliennya tidak mampu menghadapi persidangan karena mengalami gangguan kognitif di berbagai aspek. Ia pun meminta ICC untuk menunda proses hukum terhadap Duterte hingga waktu yang belum ditentukan.
Pengacara juga menyatakan bahwa Duterte didiagnosis mengalami demensia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Duterte dalam menghadapi proses hukum yang kompleks. Pihak keluarga dan pendukungnya berharap ICC dapat memberikan penundaan yang cukup agar Duterte dapat menjalani pemeriksaan medis yang lebih lengkap.
Beberapa isu lain juga muncul, termasuk harapan Presiden Marcos untuk rekonsiliasi dengan keluarga Duterte. Selain itu, acara perayaan ulang tahun ke-80 Duterte juga turut menarik perhatian publik, dengan beberapa pendukungnya menggelar demo untuk meminta pembebasan Duterte dari tahanan ICC.