Daerah  

Anggota Komisi IV DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan: Mayotitas SPPG di Garut Belum Miliki SLHS


Masalah Kesehatan di Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Garut

Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut ternyata masih menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan terhadap standar kesehatan dan sanitasi. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Anggota Komisi IV DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan, ditemukan bahwa sebagian besar SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Kondisi yang Mengkhawatirkan

Menurut data yang diungkapkan oleh Yudha, saat ini terdapat 58 SPPG yang beroperasi di wilayah Garut. Namun, dari jumlah tersebut, sebagian besar belum memenuhi persyaratan higienis yang wajib dimiliki sebelum menjalankan layanan makanan. Hal ini menjadi pertanyaan besar karena izin SLHS seharusnya sudah diperoleh sebelum SPPG mulai beroperasi.

“SLHS adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi agar SPPG dapat melayani masyarakat, terutama anak-anak pelajar,” ujar Yudha. Ia menekankan bahwa sertifikat tersebut tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan para siswa yang menerima makanan dari program MBG.

Dampak pada Kesehatan Anak-Anak

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan anak-anak. Sejumlah kasus keracunan telah dilaporkan, dan dugaan kuat mengarah pada menu MBG yang disajikan. Yudha menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan proses penerbitan SLHS. Namun, ia menyayangkan lemahnya pengawasan yang memungkinkan SPPG tetap beroperasi tanpa sertifikasi resmi.

“Anak-anak berhak untuk mendapatkan makanan yang aman dan sehat. Tidak boleh ada lagi kasus keracunan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan,” tegas Yudha.

Temuan Terkini dan Permasalahan yang Muncul

Temuan ini semakin memperkuat kekhawatiran publik, terutama setelah beberapa waktu lalu terjadi kasus keracunan ratusan siswa di Kecamatan Kadungora, Garut. Dugaan awal menyebutkan bahwa penyebab keracunan berasal dari makanan yang disajikan melalui program MBG.

Yudha menilai bahwa perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap seluruh SPPG yang ada di Garut. Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah daerah segera memastikan semua SPPG telah memenuhi standar kebersihan sebelum melayani masyarakat.

Langkah yang Harus Diambil

Beberapa langkah penting yang perlu segera diambil antara lain:

  • Mempercepat proses penerbitan SLHS bagi seluruh SPPG.
  • Melakukan inspeksi rutin dan pengawasan ketat terhadap kebersihan dapur dan proses produksi makanan.
  • Memberikan pelatihan dan edukasi kepada petugas SPPG tentang standar higienis dan sanitasi.
  • Menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti BGN untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan kondisi yang saat ini terjadi bisa segera diperbaiki, sehingga masyarakat, khususnya anak-anak, dapat merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi makanan yang disediakan oleh program MBG.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *