Menteri Koordinator PM Minta Evaluasi Menyeluruh Terkait Kasus Keracunan Massal MBG
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terkait berbagai kejadian yang terjadi dalam program makanan bergizi gratis (MBG). Hal ini dilakukan setelah adanya laporan tentang siswa yang mengalami keracunan akibat konsumsi makanan dari program tersebut.
Cak Imin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa semua jenis kejadian, termasuk kasus keracunan, harus menjadi bahan evaluasi. Tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga sistem dan proses pelaksanaan yang lamban serta berbagai kendala lainnya perlu diperbaiki.
“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” ujar Cak Imin saat berada di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara untuk segera menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah konkret. Cak Imin menekankan bahwa BGN harus benar-benar menuntaskan masalah-masalah nyata yang ada.
“Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu,” tambahnya.
Selain itu, Cak Imin menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah turun tangan untuk melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan pelaksanaan MBG meskipun ada beberapa pihak yang mengusulkan demikian.
“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” ujar Cak Imin.
Data Kasus Keracunan MBG
Berdasarkan data dari BGN hingga 22 September 2025, sudah tercatat sebanyak 4.711 kasus keracunan yang terkait dengan MBG. Dari jumlah tersebut, wilayah Pulau Jawa menjadi tempat paling banyak terjadinya kasus keracunan.
BGN membagi data tersebut ke dalam tiga wilayah. Wilayah I mencatat 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus. Total keseluruhan kasus mencapai 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyebab keracunan bervariasi. Beberapa faktor seperti SPPG yang masih baru, kurang pengalaman dalam memasak dalam porsi besar, serta penggantian supplier bahan baku menjadi alasan utama.
Upaya Perbaikan dan Langkah Konkret
Dadan menambahkan bahwa BGN akan terus berupaya untuk memperbaiki sistem pelaksanaan MBG agar tidak lagi terjadi kasus keracunan. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada para siswa.
Selain itu, BGN juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa semua prosedur dan standar keamanan makanan dipenuhi. Evaluasi berkelanjutan akan dilakukan guna meminimalkan risiko dan memastikan kesejahteraan siswa.
Dengan adanya peningkatan kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan aman bagi seluruh peserta didik di Indonesia.