(Foto : Demo di depan kantor kecamatan Banyuates, tuntut gelar Pilkades 2025) ( Dok: Moh Sholeh/ Media awas.com)
Sampang – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Banyuates Tangguh (ALIBATA) dan gabungan masyarakat dari 20 desa sekecamatan, menggruduk kantor Kecamatan Banyuates dalam rangka menuntut dilaksanakannya Pilkades di kabupaten Sampang, massa aksi demo sempat melumpuhkan jalan Nasional Banyuates – Pamekasan – sumenep selama 2 jam, Rabu(09/04/2025).
Massa aksi menuntut kepada Bupati Sampang H. Idi agar Pilkades di Sampang segera di gelar tahun ini 2025, karena sudah di tunda selama 4 tahun lamanya.
Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Banyuates Tangguh, melakukan aksi demo, menyuarakan aspirasinya di depan kantor kecamatan Banyuates, yang menuntut kepada Bupati terpilih, untuk segera melaksanakan Pilkades di 143 desa yang oleh pemerintah kabupaten Sampang sudah ditunda selama 4 tahun.
Menurut korlap aksi demo Hanafi, dalam orasinya mengatakan, bahwa tuntutan ini wajar di suarakan oleh masyarakat, karena bupati Sampang H. Slamet Junaidi sudah menabrak Perbup no. 27 Tahun 2021 yang dibuatnya sendiri.
” jadi pemimpin jangan jadi penghianat, masyarakat tidak bodoh, selama 4 tahun kemerdekaan berdemokrasi sudah di rampas dan di kebiri oleh para pemimpin yang korup dan tidak amanah,” tuturnya.
Lanjut Hanafi penundaan Pilkades di sampang patut diduga menjadi peluang banca’an bagi bagi kekuasaan dan juga diindikasikan penyalah gunaan wewenang.
” Penundaan dan tidak jelasnya jadwal Pilkades di Sampang patut diduga menjadi banca’an bagi bagi kekuasaan ke kroninya dan patut diduga semua ini ada jual beli jabatan PJ kades?,” kata Hanafi.
Diawal demo sempat membakar ban bekas, menyanyikan lagu bayar bayar bayar, sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintahan kecamatan Banyuates, yang mana, plt camat Banyuates Jakfar Sodik telah dianggap gagal dalam memimpin Banyuates, menyebabkan Banyuates saat ini tidak baik-baik saja serta tidak kondusif.
” Dengan adanya demo ini, camat Banyuates di anggap telah gagal memimpin desa desa di kecamatan Banyuates, yang menyebabkan suasana di wilayah kecamatan Banyuates tidak kondusif,” tuturnya.
Lebih lanjut para pendemo juga menuntut bupati, camat untuk segera menemui pendemo, kalau tidak ditemui, para pendemo akan menduduki kantor kecamatan dan menyegelnya.
” Temui kami, wahai bupati dan camat, kami masyarakat yang menyuarakan aspirasi, menuntut hak hak kami dalam berdemokrasi, segera gelar Pilkades di Sampang tahun ini,”ucapnya.
Sementara pemerintah kabupaten Sampang mengirim perwakilannya plt DPMD Sudarmanto menemui pendemo didampingi camat Banyuates Jakfar Sodik.
Saat menemui para pendemo, sempat terjadi negosiasi antara plt Dpmd Sudarmanto dengan perwakilan korlap aksi di depan kantor kecamatan, namun kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat.
Saat tidak terjadi kesepakatan ini, massa aksi mulai tidak terkendali dan mulai bringas, melihat situasi yang mulai tidak terkendali, Kapolres Sampang AKBP Hartono, dengan sigap membawa perwakilan dari DPMD dan camat Banyuates masuk kedalam kantor kecamatan agar situasinya tidak memanas.
Tidak cukup sampai disitu, massa terus maju dan ingin masuk kekantor kecamatan, namun di halangi oleh brigade pihak kepolisian yang begitu rapat, sempat terjadi dorong dorongan petugas kepolisian dengan dengan pendemo, namun dapat di tenangkan dan diredam oleh korlap aksi.
Sebelum aksi bubar, pendemo sempat membacakan beberapa tuntutan aksinya, diantaranya:
– Laksanakan Pemilihan Kepala Desa 2025 di 143 di kabupaten Sampang.
– APH Usut Tuntas Sindikat Jual Beli Jabatan PJ Kades di Kecamatan Banyuates.
– Kembalikan dan Aktifkan Kembali PJ kades Yang Sudah Diganti Serta Cabut SK Pergantian PJ Yang Baru di SK dan tidak ada lagi Pergantian PJ Kades Kedepannya.
– Camat Banyuates Harus Bertanggung jawab dan Hengkang Dari Kecamatan Banyuates.
Setelah membacakan beberapa tuntutan, kemudian atas arahan korlap aksi, pendemo membubarkan diri dan meninggalkan kantor kecamatan dengan tertib, aman dan lancar.( Sholeh ).