Bapenda Tulungagung Menggelar Sosialisasi Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
TULUNGAGUNG, Mediaawas.com – Senin (10/02/2025) Bertempat di Azana Hotel Tulungagung,Bapenda Tulungagung Menggelar Sosialisasi Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Sosialisasi ini sesuai dengan peraturan Bupati Tulungagung no 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Peraturan Daerah Tulungagung nomer 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah,Undand-Undang Nomer 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Kegiatan yang berlangsung Azana Hotel Tulungagung ini dihadiri oleh Pejabat terkait, serta sejumlah perwakilan bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah-langkah teknis guna memastikan kebijakan pembebasan BPHTB dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kepala Bapenda Tulungagung Lilik Ismiati melalui Kabid Pembukuan dan Penagihan Penagihan Dwi Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa,
Pembebasan BPHTB adalah bentuk nyata komitmen kami dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kepastian hukum atas tanah dan bangunan.
Kami berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepemilikan tanah secara legal sekaligus meringankan beban finansial warga kurang mampu,”ucap Teguh.
Teguh juga menjelaskan Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan realisasi program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pembebasan BPHTB ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam sosialisasi ini juga dijelaskan tata cara untuk pengajuan BPHTB.Bagi warga masyarakat yang ingin memanfaatkan kebijakan ini diwajibkan memenuhi berbagai syarat administratif di antaranya:
1.Foto Copy KTP Suami dan Istri (Sudah Menikah)
2.Foto Copy Kartu keluarga
3.Foto Copy NPWP dan SPT Tahunan Suami Istri
4.Slip Gaji Terakhir atau surat Pernyataan Penghasilan Bermaterai di tandatangani oleh pemohon dan mengetahui Kepala Desa/Lurah.
5.Surat Pernyataan belum memiliki rumah bermaterai di tandatangani oleh pemohon dan mengetahui Kepala Desa/lurah.
6.Surat pernyataan kepemilikan lahan kosong yang akan di bangun rumah bermaterai di tandatangani oleh pemohon dan mengetahui Kepala Desa/lurah.
Dengan kebijakan Ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta mempermudah mereka dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.**
