Partai Buruh Menolak Wacana Pilkada Melalui DPRD
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa partainya menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menegaskan bahwa Partai Buruh tetap menginginkan model pilkada secara langsung, yang dinilai lebih demokratis dan mencerminkan kedaulatan rakyat.
Menurut Said Iqbal, pemilihan langsung memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan calon pemimpin yang mereka inginkan. Ia menekankan bahwa dengan sistem ini, masyarakat dapat melihat rekam jejak calon kepala daerah sebelum memutuskan pilihan mereka.
“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” ujarnya.
Said Iqbal juga menyampaikan bahwa pilkada melalui DPRD tidak akan menyelesaikan masalah penggunaan politik uang dalam kontestasi pemilu. Justru, ia mengkhawatirkan potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal jika pemilihan dilakukan melalui DPRD.
“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal,” katanya.
Selain itu, ia menilai bahwa sistem ini juga tidak mampu menyelesaikan masalah biaya politik yang tinggi dalam kontestasi. Untuk itu, Partai Buruh mengusulkan adanya pengaturan baru dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait transparansi hasil suara. Tujuannya adalah untuk menekan biaya politik yang sering kali menjadi beban berat bagi partai-partai politik.
Said Iqbal menjelaskan bahwa Partai Buruh mengusulkan agar setelah penghitungan suara di TPS, daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, setiap partai akan tahu hasil suara masing-masing, sehingga ruang manipulasi bisa ditekan.
“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Partai Buruh tetap menginginkan pilkada melalui pencoblosan langsung oleh rakyat karena model ini merupakan hasil perjuangan panjang reformasi. Banyak darah rakyat, mahasiswa, dan buruh yang tertumpah demi memastikan bahwa pemimpin dipilih langsung oleh rakyat.
“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” kata Said Iqbal.