KEJANGGALAN REALISASI DANA DESA PEMDES KALIMO’OK DISOROTI LPKP2HI BERSAMA TIM
SUMENEP, MediaAwas|Penggunaan realisasi Dana Desa ( DD ) yang bersumber dari APBN di Pemdes Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dinilai janggal.
Pasalnya, saat Ketua LPKP2HI bersama Ketua LAKI dan media mendatangi kantor desa melihat APBDes Tahun 2024 yang dipampang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan. Hal itu menimbulkan pertanyaan bagi media dan Ketua LPKP2HI saat itu.
Saat dikonfirmasi kepada Ketua BPD ( Suhardono ) di ruang kerjanya yang kebetulan saat itu juga ditemani Sekdes karena Kepala Desa tidak ada di kantor dan memang diketahui jarang ngantor, menerangkan bahwa ada perubahan pada APBDes tahun 2024. Namun yang dipublikasikan APBDes yang lama karena belum sempat mengganti yang baru.
Kemudian, saat disinggung tentang alokasi anggaran RTLH dan Ketahanan Pangan yang belum terealisasi pada penganggaran tahap I, Suhardono selaku Ketua BPD ketika itu menjawab sambil berpikir seakan mengingat – ingat dan sesekali bertanya kepada Sekdes lalu dia menjawab, bahwa RTLH dan Ketahanan Pangan itu masuk pada anggaran Tahap ke II.
” Kalau RTLH dan Ketahanan Pangan itu masuk pada anggaran Tahap ke II “, jawabnya, seraya menoleh ke Sekdes yang seakan – akan minta dukungan, dan direspon dengan anggukan kepala oleh Sekdes.
Untuk diketahui, beberapa hari sebelumnya saat dirumahnya Ketua BPD sempat menyampaikan kepada media saat ditanya tentang realisasi RTLH dan Ketahanan Pangan bahwa dirinya menjawab masuk pada penganggaran realisasi Tahap I.
Berdasarkan publikasi APBDes tahun 2024 yang tidak relevan dengan fakta realisasinya serta informasi dari sumber yang dapat dipercaya maka sangat menarik untuk didalami lebih jauh oleh LPKP2HI dan media. Hal itu karena tercium bau busuk yang dikemas dengan baik dan rapi.
Selanjutnya, media berupaya ke rumah Maryono selaku Kades karena sulit ditemui di kantor dan juga sulit dihubungi lewat No. WA dan selulernya.
Saat dikonfirmasi di rumahnya, Maryono merasa keberatan saat ditanya tentang realisasi RTLH dan Ketahanan Pangan. Dengan raut muka yang kurang bersahabat dia mengatakan untuk apa menanyakan masalah itu.
” Untuk apa kamu nanya masalah itu, kamu kan sudah nanya sama Handono, bendahara dan ke balai. Kenapa masih nanya sama saya lagi berarti kamu kan mengadu domba, kalau kamu nanya itu saya tidak mau menjawab ” , dengan nada ketus dan meninggalkan media yang saat itu kebetulan ada Sekdes.
Sebelum meninggalkan media, sempat ditanya tentang realisasi Ketahanan Pangan tahun 2023. Menurut keterangannya realisasi Ketahanan Pangan waktu itu untuk pembibitan ikan lele yang dikelola Ketua BPD ( Suhandono ).
Selanjutnya media bersama Ketua LAKI melakukan investigasi ke lapangan terkait RTLH dan Ketahan Pangan APBDes T.A 2024 Tahap I. Sejauh pendalaman yang dilakukan dan bila nantinya terdapat bukti adanya dugaan penyimpangan penggunaan DD dan ADD, maka LPKP2HI bersama Tim tidak segan – segan akan melaporkan temuannya ke APH.
Ketua LPKP2HI Sumenep Bambang Riyadi,SH,. meminta kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan serta Inspektorat serta pihak terkait untuk lebih serius melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Pemdes yang diberi amanat untuk mengelola ADD dan DD dengan nominal besarannya miliaran rupiah setiap tahunnya. ( Myd/Tim )
