Dugaan Mark Up Anggaran Pembangunan Gedung Lumbung Pangan Desa Kertasada, LPKP2HI akan laporkan ke APH
SUMENEP, Media Awas|Seperti diketahui dalam pemberitaan media Awas dan beberapa media lain sebelumnya, PemDes Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, membelanjakan anggaran Dana Desa ( DD ) pada tahun anggaran 2022 senilai Rp. 120.570..500,- dilanjutkan penggunaan anggaran DD tahun anggaran 2023 senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,- , total sebesar kurang lebih Rp. 17O.000.000,- untuk membangun Gedung Lumbung Pangan Desa.
Menurut pengakuan Sabuang selaku Kades kepada media, kalau pembangunan Gedung Lumbung Pangan sudah sesuai RAB dan akan difungsikan untuk tempat perdagangan ( Toko ) setelah kepengurusan BUMDes yang baru.
Atas dasar itu, LPKP2HI akan membawa permasalahan itu ke Inspektorat serta ke Kejari Sumenep untuk melaporkan adanya dugaan penggelembungan anggaran pembangunan Gedung yang dimaksud. Penggelembungan anggaran merupakan praktik Mark Up anggaran yang jelas – jelas modus korupsi.
Hal itu disampaikan Bambang Riyadi, S.H., kepada media, selaku Ketua LPKP2HI Sumenep, bahwa Timnya sudah melakukan investigasi untuk mengumpulkan data yang selanjutnya akan dijadikan alat bukti.
” Kami telah menyiapkan saksi – saksi dari warga Desa Kertasada serta melakukan pengkajian data – data di internal Lembaga “, ujarnya.
Disamping itu Bambang menuturkan bahwa sebelumnya telah berkoordinasi dengan DPP melalui Ketua Umum ( President Eksekutif ) Moh. Hasan, S.H.,M.H.,CPCLE., untuk minta petunjuk dan arahan – arahan.
” Alhamdulillah koordinasi kami dapat respon positif dari Ketum dan beliau mengizinkan dan merestui langkah – langkah kami “, tandasnya.
Ia melanjutkan penjelasannya, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin, walau sedikit pesimis akan kinerja APH.
” Kendati demikian kami tetap antusias untuk melaporkan bahkan akan bersurat kepada pihak – pihak terkait apabila nantinya langkah itu memang perlu dilakukan “, pungkas Bambang di kediamannya. ( Senin, 03 / 07 / 23 ) (MYD)